Jaksa Agung: Pengajuan Praperadilan Harus Jelas Objeknya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Jaksa Agung RI HM Prasetyo menyatakan setiap praperadilan harus mempunyai objek yang jelas dan tidak melanggar pasal 77 KUHAP. Prasetyo menilai, untuk kasus yang belum ada tersangkanya maka objek praperadilan dinilai tidak jelas.

“Praperadilan itu ada beberapa kan yang dituntut praperadilan itu.  Misalnya penghentian penyidikan, penetapan tersangka, penetapan tahanan, penangkapan, penyitaan atau penggeledahan sesuai Pasal 77 KUHAP yang diperluas oleh MK. Sekarang tuntutannya apa, tapi yang pasti untuk menuntut praperadilan, harus jelas,” katanya menanggapi praperadilan yang diajukan saksi kasus dugaan sengketa lahan terhadap Bareskrim Polri di Jakarta, Jumat (13/1)

Menurut dia, jika ada saksi mengajukan gugatan praperadilan suatu kasus, sementara belum ada tersangkanya, maka objek praperadilan harus jelas. “Ya silakan aja, tapi kalau diterima atau tidak kan hakim yang memutuskan. Ya kan, objek ya jelas apa tidak, kalau tidak ada objek nya apa yang mau dituntut,” katanya.

Pada Kamis (12/1), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan praperadilan yang diajukan Gunawan Jusuf dan M Fauzi Thoha, saksi kasus sengketa lahan terhadap Bareskrim Polri. Sidang tersebut menagendakan mendengar keterangan Djisman Samosir, saksi ahli pidana dari Bareskrim Polri.

Dalam sidang, Djisman menilai  gugatan praperadilan pemohon terhadap penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri melanggar hukum.

“Menurut saya tidak berdasarkan hukum,” kata Djisman.

Djisman menyatakan persoalan utama gugatan praperadilan yang diajukan Gunawan karena Sprindik yang diterbitkan Bareskrim padahal Gunawan dan Thoha masih berstatus terlapor. Djisman menegaskan pelapor maupun terlapor tidak memiliki hak mengajukan gugatan praperadilan karena tidak sesuai kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

“Kalau masih Sprindik diajukan praperadilan itu bertentangan dengan KUHAP,” tutur ahli hukum Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung itu.

Berdasarkan Pasal 79 KUHAP, Djisman menyebutkan pihak yang dapat mengajukan praperadilan yakni tersangka, keluarga dan kuasanya sehingga terlapor tidak diperbolehkan memohon praperadilan. Selain itu, syarat praperadilan karena salah tahan, salah tangkap, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan ganti rugi.

Kronologis berawal ketika kasus Gunawan dan Fauzi itu terkait dugaan kasus sengketa lahan di Lampung yang dilaporkan Walfrid Hot Patar S ke Bareskrim Mabes Polri berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/369/IV/2017/Bareskrim tertanggal 7 April 2017.

Selanjutnya, penyidik Bareskrim menyelidiki dan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) lanjutan Nomor: SP.Sidik/896 Subdit I/VI/2017/Dit Tipidum tertanggal 22 Juni 2017. Penyidik belum menetapkan tersangka terhadap penyidikan laporan itu, bahkan Gunawan dan Fauzi masih berstatus saksi terlapor dugaan penggelapan.

Sebagai terlapor, Gunawan dan Fauzi menggugat Polri terkait penerbitan Sprindik tersebut ke PN Jakarta Selatan.

Sumber : http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/13/p2glwm354-jaksa-agung-pengajuan-praperadilan-harus-jelas-objeknya

Baca Juga